Pengangguran dan Kemiskinan di Sumbar Meningkat saat Ekonomi Tumbuh 3,73 Persen

oleh -
Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi saat memberikan materi pada Bimtek Jurnalistik yang dilaksanakan Diskominfotik Provinsi Sumbar, Jumat (26/11) di Padang.

PADANG, SuaraRantau.Com–Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi mengungkapkan, kondisi konstruksi ekonomi Provinsi Sumbar sangat lemah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah ini yang turun sejak tahun 2019.

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi hanya 5,14 persen. Tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi hanya 4 persen.

“Bahkan, pada akhir 2020 pertumbuhan ekonomi Sumbar minus 1,60 persen. Ekonomi Sumbar saat ini hancur. Berbeda kondisi dengan resesi ekonomi 1998,” ungkap Kader Partai Gerindra itu, saat memberikan materi pada Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Jurnalistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumbar, Jumat (26/11) di Padang.

Supardi menambahkan, pada akhir oktober 2021 ini tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar mulai tumbuh 3,73 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini menurutnya, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi.

Baca Juga: APBD Sumbar Berkurang Hampir Rp1 Triliun, Ketua DPRD Minta Pemprov Genjot PAD

Namun, Supardi juga mempertanyakan kenapa bisa pertumbuhan ekonomi menjadi 3,73 persen di saat pengangguran dan kemiskinan juga meningkat di daerah ini. “Pengangguran meningkat. Tingkat kemiskinan naik. Harusnya tidak naik dengan pertumbuhan ekonomi 3,73 persebn. Ini harusnya jadi pertanyaan,” tegasnya.

Supardi juga mengatakan, pada tahun 2022 ini target pertumbuhan ekonomi Sumbar cukup optimis dapart memenuhi target 4 digit. Sehingga jika ini tercapai, maka angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 5 persen bisa ditargetkan.

Sistem Penganggaran yang Berbelit

Selain mengkritisi kondisi ekonomi Provinsi Sumbar, Supardi juga menyayangkan sistem penganggaran saat ini yang menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terpusat. Sistem ini menurutnya sangat berbelit-belit.

“Kebijakan penganggaran ini berbelit. Kok pusat menilai persoalan kota semuanya sama di seluruh Indonesia. Sistem ini SIPD menyamakan itu,” keluh Kader Partai Gerindra ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.