PADANG, SuaraRantau.Com–Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi mengungkapkan keinginannya memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, tantangan sosial ke depan tidak mudah, jika tidak ada bekal keahlian di dalam diri akan menjadi masalah baru di kemudian hari.
“Kita menyadari tantangan ke depan masih berat, jika tidak ada skill yang mumpuni, khususnya untuk pemuda, maka menjadi persoalan baru dikemudian hari,” kata Muhidi saat bertemu masyarakat Kelurahan Jati Baru dalam agenda Reses Perseorangan DPRD Sumbar, Sabtu (26/10),
Dia mengatakan, untuk membangun Kelurahan Jati Baru tentu harus berkolaborasi. Dengan kebersamaan tidak ada suatu pekerjaan yang tidak selesai. Pembangunan hebat, tentunya masyarakat sejahtera. Untuk jangka pendek, kaum perempuan yang ingin mendapatkan pelatihan bisa dilaksanakan, namun harus didata terlebih dahulu.
“Nantinya kita kerja sama dengan dinas terkait untuk merealisasikan, pastinya demi kelurahan Jati Baru yang lebih baik ke depan,” sebutnya.
Baca Juga: Masyarakat Padang Pariaman Keluhkan Masalah Pupuk kepada Anggota DPRD Sumbar Muhammad Yasin
Dia menyebut, setiap aspirasi yang masuk baik terkait pemenuhan infrastruktur layak pemberdayaan perempuan atau yang lainnya akan diakomodir, selagi sesuai aturan yang berlaku.
“Selagi memenuhi syarat akan diperjuangan hingga terwujud, kinerja pejabat pemerintahan diatur oleh Undang-Undang (UU), oleh sebab itu semua harus seusai regulasi yang ditetapkan,”katanya.
Dia menekankan, perempuan dan generasi muda harus memiliki keahlian nantinya. Program-program pemberdayaan harus dilakukan, nantinya akan kerja sama dan juga diklat pelatihan kerja.
Jadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat skala prioritas, jika pengajuan untuk fisik maka dikerjakan sesuai dengan kewenangan. “Secara keseluruhan, aspirasi yang masuk akan ditampung dan diusakan, semua untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Salah seorang masyarakat Jati Baru Marni menyampaikan, kegelisahannya terkait perilaku menyimpang LGBT, menurutnya LGBT penyakit sosial yang sangat berbahaya dan perlu bersama-sama untuk mencegahnya. “Jangan sampai berkembang di Sumbar, maka perlu peran-peran strategis pemerintahan daerah,” katanya.
