PADANG, SR–Untuk memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyediaan informasi publik, perlu dibentuk Komisi Informasi (KI) di 19 kabupaten dan kota. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan komitmen kepala daerah dan DPRD.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, M Nurnas dalam focus group discussion (FGD) yang diadakan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik dengan KI Sumbar di Daima Hotel, Rabu (15/1).
Namun, Nurnas mengingatkan, sebelum itu KI Sumbar mesti memperkuat dulu PPID utama kabupaten dan kota. “Kebijakan ini butuh komitmen kepala daerah dan DPRD dengan penyediaan SDM, anggaran serta sarana dan prasarana memadai,” tegasnya.
Dorongan itu didasari masih minimnya OPD di kabupaten dan kota dalam menyediakan dan menginformasikan secara terbuka semua informasi yang menjadi hak masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing OPD. Padahal, OPD seharusnya responsif dalam menyediakan informasi publik mulai dari layanan publik yang diselenggarakan, program dan kegiatan OPD, anggaran dan capaian kinerja OPD.
“Saat ini belum semua OPD menyediakan dan menginformasikan informasi tersebut. Ini harus jadi perhatian semua daerah. OPD juga harus responsif terhadap permintaan informasi publik dari masyarakat,” tegas inisiator berdirinya KI Sumbar ini.
Keberhasilan pengelolaan informasi publik di daerah, kata Nurnas juga masih terkendala SDM yang masih minim, anggaran serta sarana dan prasarana baik hardware maupun software. “Ini mesti jadi perhatian kepala daerah dan DPRD setempat,” imbuhnya.
Selain KI kabupaten dan kota, Nurnas juga berharap juga dibentuk FJKIP-nya yang beranggotakan jurnalis media di daerah setempat. Sehingga ke depan, semuanya komit untuk terbuka.
Sementara Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia mengakui, keberhasilan Sumbar menjadi Provinsi Informatif di Indonesia memang diawali dari komitmen kuat dari kepala daerah dan PPID.
“Informasi publik yang terbuka itu membangun kepercayaan publik. PPID pembantu perlu diperkuat. Kami di pemprov juga didukung komitmen yang tinggi dari mitra kami Komisi I DPRD,” katanya dalam FGD yang dimoderatori akademisi Unand, Ilham Adelano Azre dan dihadiri 18 PPID kabupaten dan kota minus PPID Kabupaten Kepulauan Mentawai itu.
