PHRI Sumbar Kecewa, Tidak Ada Kompensasi Terhadap Hotel dan Restoran Selama PPKM

oleh -
Ketua PHRI Sumbar, Maulana Yusran. Foto: IST

PADANG, SR–Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Maulana Yusran menyayangkan tidak ada kompensasi terhadap industri hotel dan restoran yang ada di Sumbar selama Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Tidak ada kompensasi dari pemerintah menyebabkan hotel dan restoran berpeluang gulung tikar,” ucapnya, Rabu, (21/7)

Selain gaji karyawan, hotel dan restoran juga diharuskan membayar sejumlah tagihan seperti tagihan listrik, pajak ke pemerintah daerah, perbankan, serta tagihan-tagihan yang lain.

Memang terdapat peningkatan dari okupansi hotel. Tetapi, menurutnya, tidak menutupi kewajiban yang harus dibayarkan oleh management hotel.

Baca Juga: Potong Hewan Kurban, Polres Padang Panjang Bagi-bagi Daging untuk Warga

“Contohnya adalah listrik. Abodemen dari langganan premium PLN cukup tinggi, biasanya membayar Rp30 juta setiap bulannya, sekarang harus membayar Rp90-100 juta. Jelas ini sangat memberatkan di situasi seperti ini,” jelasnya.

Maulana Yusran menjelaskan, saat ini telah terjadi perang tarif dalam meningkatkan okupansi dari masing-masing hotel yang ada.

“Untuk meningkatkan kunjungan tamu hotel karena meeting dan pesta perkawinan di larang di hotel, tanpa sadar telah terjadi perang tarif dalam meningkatkan okupansi hotel. Harga jual per malam jatuh di bawah 30 persen. Yang paling berimbas tentu hotel di bawah bintang tiga yang jelas setara dengan UMKM,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemko Padang kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) PPKM Darurat yang dikeluarkan pada 20 Juli 2021. SE bernomor 400.650/BPBD-Pdg/VII/2001 ini menjelaskan kembali PPKM Darurat yang diberlakukan dari 21 Juli – 25 Juli 2021. (ktk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.