PADANG, SuaraRantau.Com–Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Endarmy meminta Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengevaluasi kepala dinas (kadis) yang tidak melaksanakan program dan kegiatan dewan yang telah dialokasikan melalui anggaran pokok-pokok pikiran (pokir).
Menurut Endarmy yang juga Ketua Fraksi Nasdem tersebut, program dan kegiatan yang dialokasikan melalui pokir merupakan kebutuhan masyarakat yang ditampung dewan saat menjemput aspirasi.
Salah satu aspirasi yang banyak ditampung Anggota DPRD Sumbar saat terjun ke tengah masyarakat adalah Jalan Usaha Tani (JUT) yang memadai.
“Beberapa dewan telah menganggarkan pembangunan JUT melalui pokir. Namun ada yang tidak terakomodir oleh dinas terkait. Hal itu sangat disayangkan,” kata Endarmy saat diwawancarai, Kamis (9/1).
Baca Juga: Ketua DPRD Sumbar Minta RSUD Muhammad Yamin Lakukan Hal Ini untuk Mencapai Target Kinerja
Dia meminta gubernur mengevaluasi kadis yang telah melakukan hal tersebut. Pokir salah satu instrumen penting untuk optimalisasi pembangunan hingga daerah yang sulit terjangkau. Beberapa Anggota DPRD Sumbar sangat menyayangkan pokir mereka tidak diakomodir hingga akhir Desember 2024.
Senada, Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra Muchlis Yusuf Abit mengatakan, gubernur harus mengevaluasi kadis yang tidak melaksanakan program kegiatan yang dialokasikan melalui pokir.
Jangan dipermainkan, karena program kegiatan yang dialokasikan melalui pokir hasil rangkuman aspirasi yang dijemput selama masa reses. “Pembangunan JUT banyak yang tidak selesai. Padahal JUT sarana penunjang program unggulan gubernur,” tegasnya.
Dia menyebut ketika program fisik tersebut tidak terlaksana dewan bersangkutan akan menjadi sasaran masyarakat. DPRD dan Pemprov Sumbar penyelenggara pemerintahan daerah, jika suara dewan tidak didengar oleh kadis bersangkutan, maka harus dievaluasi.
“Kita berharap gubernur mengevaluasi kinerja dinas bersangkutan agar harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap terjaga, Muara dari semuanya adalah koordinasi,” tegasnya. (fai)
