Polemik Rehab Rumah Dinas DPRD Sumbar, Sosiolog: Wujud Patologi, Terjebak Kepalsuan

oleh -
Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP), Erianjoni

PADANG, SR–Cukup banyak polemik muncul dari prilaku para elit politik dan pembuat kebijakan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Apa yang mereka pertontonkan menimbulkan meresahkan masyarakat.

Mulai dari polemik pembelian mobil dinas Gubernur Sumbar dan Wakil Gubernur (Wagub) yang harganya mencapai Rp2 miliar, kisruh Sidang Paripurna Anggota DPRD Kabupaten Solok, hingga polemik rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Provinsi Sumbar, yang nilainya mencapai Rp5,6 miliar.

Berbagai polemik dan kisruh yang muncul mendapat respon Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP), Erianjoni. Menurutnya, perilaku dan kebijakan elit pimpinan di Sumbar memang semakin membuat keresahan sosial dalam masyarakat.

Menurutnya apa yang dipertontonkan, seolah-olah para elit pimpinan daerah berlomba-lomba menghabiskan APBD. Hal ini dilakukan justru di saat daerah lain melakukan refocusing anggaran, untuk menghadapi situasi ekonomi masyarakat yang terpuruk dan anggaran penangganan Covid-19.

Baca Juga: Kemenaker Bakal Kembangkan Kejuruan Pariwisata di Solok Siapkan SDM Unggul

“Saya melihat ini, kasus demi kasus yang terjadi saat ini, salah satu wujud dari patologi (penyakit) di institusi pemerintah dan legislatif yang disorientasi dalam tugas dan fungsinya. Mereka ini tidak arif dalam membaca situasi dan kondisi. Artinya mereka tak lagi memikirkan rakyatnya, terjebak dalam kepalsuan belaka,” ungkapnya.

Seperti kasus pembangunan rumah dinas DPRD Sumbar ini, semakin menambah luka masyarakat Sumbar. Padahal, sebelumnya, pembelian mobil dinas gubernur dan wagub masih meninggalkan luka.

“Makin banyak bukti bahwa pemerintah sudah membuat gap (jurang pemisah) kepentingan yang semakin jauh dengan masyarakat. Tentunya menjadi catatan memalukan bagi lembaga eksekutif dan legislatif di daerah ini. Ditambah lagi kasus kisruh di DPRD Kabupaten Solok,” terangnya.

Seperti diketahui, setelah polemik mobil dinas gubernur dan wagub mulai reda dengan keputusan menyerahkan mobil dinas barunya kepada Satgas Covid-19 untuk penanganan Covid-19, kini muncul polemik baru terkait rehabilitasi rumah dinas DPRD Sumbar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.