BANDAR LAMPUNG, SR–Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, yang kini menjadi salah satu primadona bagi pemerintah daerah (Pemda), untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat.
“Kami akan terus mendorong program BSPS atau bedah rumah untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Masih banyak RTLH yang tersebar di daerah dan kota-kota besar di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Adanya RTLH, imbuh Khalawi, merupakan salah satu pekerjaan rumah yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat, untuk mengejar ketertinggalan backlog perumahan. Khususnya rumah tidak layak huni dengan salah satu upayanya melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya.
Hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan BSPS adalah rumah layak huni yang memenuhi tiga persyaratan utama. Pertama, keselamatan bangunan, meliputi komponen struktural dan non struktural bangunan. Kedua, kesehatan penghuni, meliputi aspek pencahayaan, penghawaan serta ketersediaan sistem air bersih dan MCK dan ketiga adalah kecukupan minimum luas bangunan, yaitu rumah penerima bantuan harus memenuhi luas minimum ruang gerak sembilan meter persegi per penghuni.
Khalawi menyatakan, jumlah RTLH di Indonesia berdasarkan data yang ada di Kementerian PUPR berjumlah 3,4 juta unit. Target RPJMN untuk penanganan RTLH selama lima tahun mulai tahun 2015 hingga 2019 adalah 1,5 juta unit.
Pada tahun 2020 mendatang, Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana senilai Rp 4,358 Triliun untuk melakukan bedah rumah terhadap 181.365 unit RTLH di seluruh Indonesia. “Program BSPS atau bedah rumah ini nampaknya jadi primadona karena banyak pemerintah daerah (Pemda) yang ingin program ini dilaksanakan di daerahnya. Target perbaikan RTLH yang dilakukan oleh Kementerian PUPR kurang lebih 200.000 unit tiap tahun,” terangnya.
