Protokol Kesehatan Masih Diabaikan, Ini Penyebabnya menurut Pengamat Komunikasi

oleh -59 views
Pengamat Komunikasi dari Universitas Andalas (Unand) Dr Emeraldy Chatra, PGDip. M.Ikom

PADANG, SR–Berbagai upaya maksimal telah diupayakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), khususnya Kota Padang.

Dimulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi guna mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19. Hingga rencana terbaru dengan pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pengendalian dan Pencegahan penyebaran Covid-19, yang akan diterapkan di tengah masyarakat.

Namun, pandemi Covid-19 hingga saat ini masih sulit teratasi. Angka positif Coivd-19 semkain meningkat. Kondisi ini terjadi disebabkan karena masih enggannya masyarakat dalam penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pengamat Komunikasi dari Universitas Andalas (Unand) Dr Emeraldy Chatra, PGDip. M.Ikom menjelaskan, bahwa upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 belum maksimal. Menurutnya, mengubah prilaku masyarakat dalam penerapan 3M itu harus serius, dan tidak asal-asalan.

Baca Juga: Pemprov Sumbar jadi Cluster Baru Covid-19, Ini Sanksi bagi ASN Langgar Perda AKB

“Saya melihat komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan rakyat tidak terjalin dengan baik. Pemerintah masih menggunakan azas communicator oriented, yang menjadikan pemerintah menjadi sentral. Yang harus dilakukan saat ini pemerintah menjalin komunikasi interaktif dengan masyarakat. Pemerintah mendengar rakyat, dan rakyat mendengarkan pemerintah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Emeraldy mempertanyakan apakah pemerintah memahami masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan? “Pertanyaan saya cukup sederhana saja, tetapi implikasinya sangat luas. Sampai kapan pemerintah kesal kepada masyarakat yang tidak patuh akan protokol kesehatan. Jika pemerintah tidak paham, akan menciptakan kesalahan kebijakan yang akan diambil. Tentu ini sangat merugikan sekali ,” paparnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *