PADANG, SR–Gonjang-ganjing akan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali di Provinsi Sumbar saat ini sedang mencuat. Apalagi penambahan angka positif Covid-19 semakin hari mengalami kenaikan.
Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP) Dr Erianjoni menjelaskan, saat ini PSBB tidak bisa diberlakukan kembali khususnya di Kota Padang, Sumbar pada umumnya. Pemberlakuan PSBB secara jelas telah meluluhlantakkan setiap sektor ekonomi masyarakat.
“Kita akan semakin hancur jika PSBB diberlakukan kembali. Ekonomi akan hancur, tatanan sosial masyarakat akan rusak. Jika PSBB kembali dibeerlakukan, akan menimbulkan peluang kriminalitas di tengah masyarakat, karena ekonomi tidak bergerak,” ucapnya.
Erianjoni berharap langkah yang harus dilakukan pemerintah dengan cara mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memerangi Covid-19 ini. Tidak hanya menyebarkan himbauan melalui berbagai media, tetapi pemerintah harus mengawasi secara langsung pendisiplinan terhadap masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, Erianjoni meminta kejujuran masyarakat setelah berkunjung ke daerah zona merah dan melakukan pemeriksaan, isolasi diri hingga hasil swab keluar.
Pada kondisi saat ini, juga harus kembali dilakukan pelarangan bagi pejabat untuk melakukan perjalanan dinas. “Atau setiap perjalanan dinas yang pada saat ini wajib dilakukan swab, pemerintah harus mengisolasi pelaku perjalanan tersebut hingga hasil swab-nya keluar,” tambahnya.
Erianjoni menambahkan, pada saat ini pemerintah terus berupaya memperluas dan memperbanyak tracking di tengah masyarakat, dalam hal memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Pengobtimalkan kongsi Covid-19 yang pada saat ini digalakkan pemerintah di tingkat kelurahan, harus dikontrol dan diawasi langsung oleh kelurahan. Apalagi pada saat ini banyak pelaku perjalanan dari daerah pandemi tanpa melakukan test swab,” tutupnya. (ktk)
