Respon DPR RI Terkait Kebijakan Kemenpan-RB, Pemerintah Harus Pastikan Nasib Honorer Sebelum 2023

oleh -
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat Kunker Panja Komisi II DPR RI terkait pembahasan RUU tentang Provinsi Sumbar, Riau dan Jambi. Kamis (16/6) di Auditorium Gubernuran Sumbar.

PADANG, SuaraRantau.Com–Rencana kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menghapus tenaga honorer di pemerintahan, mendapat respon dari Komisi II DPR RI.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menyiapkan rencana kerja yang jelas terkait tenaga honorer.

Baca Juga: Dampak Kebijakan Menpan-RB, 10 Ribu Tenaga Honorer di Sumbar Terancam Dirumahkan

“Karena itu terkait dengan nasib ratusan ribuan tenaga honorer di Indonesia. Saya minta Kemenpan-RB harus menyelesaikan masalah tenaga honorer itu sebelum batas waktu 2023 tersebut,”katanya.

Menurutnya, Kemenpan-RB dapat memberikan kepastian pada tenaga honorer terkait nasibnya. Terutama mau diapakan mereka setelah tidak lagi menjadi tenaga honorer. “Jadi harus dipastikan, mereka mau diapakan. Apakah akan dijadikan outsourcing, atau ke mana,”ulasnya.

Baca Juga: Sudah Dibahas DPR RI, Wacana DIM Akhirnya Kandas di RUU Provinsi Sumbar

Untuk itu Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini meminta, Kemenpan-RB memiliki rencana kerja yang jelas. Sehingga, berdampak pada kekhawatiran tenaga honorer dan kinerja pemerintah daerah.

Diakuinya sebelumnya pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer. Selain tidak berisiko secara keuangan, juga lebih cepat proses penerimaannya.

Hanya saja ketika ada kesepakatan menghentikan penerimaannya, persoalan muncul. Apalagi kepala daerah yang baru juga hanya menerima warisan dari kepala daerah sebelumnya.

“Ini menjadi persoalannya, bagaimana mengatasinya, karena penerimaan terus berlanjut. Untuk itu mari kita lihat penyebabnya,”katanya.

Sebelumnya, sebanyak 10 ribu lebih tenaga honorer di Sumbar terancam kehilangan pekerjaan. Mereka tersebar pada sejumlah sekolah dan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Secara umumnya jumlah honorer di Sumbar merupakan guru. Mereka mengisi jam belajar di mana ada yang kosong. Mereka tersebar pada sejumlah sekolah negeri di Sumbar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.