Sebanyak 368 Nagari dan Desa di Sumbar Sudah Mandiri, 10 Lainnya Masih Tertinggal

oleh -
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci pada Rakor Data IDM Tahun 2024 Provinsi Sumbar, Rabu (4/9) di Aula Kantor Gubernur Sumbar. Foto: Ari/Biro Adpim Sumbar

PADANG, SuaraRantau.Com–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh pemangku kepentingan membantu seluruh nagari/desa di Sumbar agar meraih status mandiri.

Berdasarkan data mutakhir Indeks Desa Membangun (IDM) Sumbar 2024, masih terdapat 10 nagari/desa berstatus tertinggal dari total 1.035 nagari/desa yang ada di Sumbar.

Imbauan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci pada Rapat Koordinasi (Rakor) Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Provinsi Sumbar, Rabu (4/9) di Aula Kantor Gubernur Sumbar.

Berdasarkan data IDM 2024, sejauh ini dari 1.035, tercatat 368 nagari/desa sudah berstatus mandiri. “Kita berkumpul hari ini dengan tekad menerangi seluruh nagari/desa di Sumbar. Sebagaimana pesan Bapak Mohammad Hatta, satu obor di Monas Jakarta tidak akan bisa menerangi seluruh Indonesia. Kita harus menyalakan lampu di seluruh nagari/desa,” ucap Mahyeldi.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Berbasis Gender Meningkat, DPD RI Mendesak Kementerian PPPA Berikan Perlindungan

Dalam paparannya, Mahyeldi merincikan, dalam satu tahun terakhir, jumlah nagari/desa berstatus mandiri di Sumbar meningkat signifikan. Dalam IDM Sumbar 2024, nagari/desa mandiri berjumlah 368, sementara dalam IDM 2023 tercatat hanya 226. Sementara itu nagari/desa berstatus maju saat ini berjumlah 445, status berkembang sebanyak 212, dan berstatus tertinggal sebanyak 10 nagari/desa.

“Dalam IDM 2023, nagari/desa tertinggal kita berjumlah 25. Berkat intervensi program yang dilakukan, jumlahnya sekarang tinggal 10. Kita berupaya terus mewujudkan 0 nagari/desa tertinggal di Sumbar pada tahun ini,” ujar Mahyeldi lagi.

Untuk mewujudkan itu semua, Mahyeldi berharap dukungan dan peran serta seluruh pihak dan pemangku kepentingan. Sebab, dalam upaya pengentasan nagari berstatus tertinggal, daerah kerap dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal, karena beban pengeluaran yang lebih tinggi ketimbang pendapatan.

“Dari seluruh pemda di Sumbar, hanya Pemprov Sumbar yang belanja aparaturnya lebih kecil ketimbang pendapatan. Kita terus mencari cara mengintervensi nagari/desa di Sumbar untuk segera naik status, dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri,” ujarnya lagi.

No More Posts Available.

No more pages to load.