Sel Khusus Disediakan, Lebih 1 Kali Melanggar Perda AKB Bisa Dipenjara

oleh -239 views
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Criminal Justice System (CJS) bersama Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Toni Harmanto dalam rangka penerapan Perda No 6 Tahun 2020, Selasa (20/10) di Mapolda Sumbar.

PADANG, SR–Pemprov Sumbar bersama Polda Sumbar dan aparat hukum terus meningkatkan penindakan hukum, bagi yang melanggar Perda No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sumbar.

Peningkatan penindakan hukum dengan menerapkan sanksi denda dan pidana kurungan. Peningkatan penindakan dilakukan, agar semua disiplin pakai protokol kesehatan. Sehingga, kecil peluang terjadi penularan Covid-19.

“Kita terus meningkatkan penindakan dan penegakan hukum Perda No 6 Tahun 2020 ini. Bagi yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 diberi sanksi denda sampai pidana kurungan,” tegas Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Criminal Justice System (CJS) bersama Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Toni Harmanto dalam rangka penerapan Perda No 6 Tahun 2020, Selasa (20/10) di Mapolda Sumbar.

Rakor CJS diikuti oleh Wakapolda Sumbar, Kajati Sumbar, Kasatpol PP Provinsi Sumbar, beserta jajaran lainnya. CJS adalah sistem peradilan pidana yang mengatur penegakan hukum pidana dijalankan, terkait penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020. Rapat kordinasi CJS tersebut inisiasi dari Kapolda Sumbar, untuk memantapkan koordinasi antara Pemprov Sumbar dengan Satpol PP, kepolisian, jaksa dan hakim.

Irwan Prayitno menggungkapkan, Satpol PP melakukan penindakan hukum terkait Perda No 6 Tahun 2020 ini, hampir setiap jam di berbagai tempat dan daerah. Bahkan dari sekian banyak anggota polres yang tersebar di daerah, juga melakukan tindakan hukum.

Baca Juga: Instruksi Gubernur Sumbar: Pengelola dan Karyawan Rumah Makan/Restoran/Cafe di Padang Wajib Test Swab

“Satpol PP dan Anggota Polres yang tersebar di daerah, razia secara rutin kepada masyarakat setiap jam menegakan Perda AKB serta sanksi administrasi dan pidananya, agar masyarakat jera dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19,” tegas Irwan Prayitno.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *