Meskipun telah banyak melanjutkan dan membangun infrastruktur yang baru, namun menurut Irwan Prayitno, pembangunan infrastruktur bukanlah sebuah legacy (warisan) nilai utama kepemimpinannya. Karena bangunan infrastruktur itu, gampang sekali dibangun, asal ada anggarannya. Tapi legacy bagi Irwan Prayitno adalah, meningkatkan APBD Provinsi Sumbar dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya hingga sejahtera.
“Bangunan bukan legacy. Karena kalau ada uang bisa dibangun. Tapi mengadakan dan mendatangkan uang untuk Sumbar dan meningkatkan APBD, itu yang legacy. Tahun 2010 lalu, APBD Sumbar hanya Rp2 triliun. Sekarang sudah mencapai Rp7 triliun. Karena masa pandemi Covid-19 sekarang, berkurang jadi Rp6,8 triliun. Namun, meski demikian, sejak tahun 2010, APBD kita meningkat,” ujar Irwan Prayitno, yang kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumbar bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit berakhir, 16 Februari 2021 nanti.
Irwan Prayitno juga mengenang bagaimana awal dirinya dilantik sebagai Gubernur Sumbar bersama Wakil Gubernur, Almarhum Muslim Kasim, pada tahun 2010 silam. Jelang dilantik, saat dirinya masih menduduki posisi Panitia Anggaran (Panggar) DPR-RI, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk Sumbar.
Saat masih jadi Panggar di DPR RI, dirinya menemui Menteri Keuangan untuk melakukan pembicaraan terkait alokasi APBN untuk penanganan gempa di Sumbar. Pada Oktober, anggaran APBN dengan jumlah yang cukup besar sebesar Rp2,4 triliun itu langsung turun. “Dengan anggaran yang besar itulah, dimanfaatkan untuk membantu rehab-rekon rumah masyarakat yang rusak berat, sedang dan ringan pascagempa 2009,” kenang Irwan Prayitno.
Dengan anggaran Rp2,4 triliun yang turun ke Sumbar, maka begitu besar perputaran uang di Sumbar waktu itu. Sehingga pertumbuhan ekonomi Sumbar memecahkan rekor nasional waktu itu, yakni tumbuh 7 persen. “Belum pernah dalam sejarahnya, ekonomi Sumbar tumbuh 7 persen,” ungkap Irwan Prayitno
Sebanyak 297 ribu rumah rusak dibantu. Mesjid jembatan dan pasar dibangun. Padahal, saat pascagempa itu, sektor pariwisata mati suri. Semua penerbangan berhenti, bangunan hotel-hotel hancur. “Dari sisi pengelolaan pemerintahan, hasil penilaian BPK, Pemprov Sumbar hanya mendapat disclaimer, karena pemerintahan di Sumbar hancur. Anggaran untuk pembangunan juga habis, karena PAD tidak dapat. Begitulah kondisi pada saat itu,” ungkap Irwan Prayitno.
