Semiloka Bersama KPK RI, Ketua DPRD Sumbar: Tekan Praktik Korupsi jangan Bergantung kepada Penegak Hukum saja

oleh -
Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi saat membuka Semiloka bersama KPK RI, Senin (20/6).

PADANG, SuaraRantau.Com–Di hadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Firli Bahuri, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi mengajak seluruh unsur di daerah ini, ikut berkontribusi dalam mengawasi praktik korupsi.

“Untuk menekan angka terjadinya praktik korupsi, jangan bergantung pada penegak hukum saja. Seluruh unsur harus andil dalam mengawasi, termasuk masyarakat,” kata Supardi saat membuka Seminar dan Lokakarya (Semiloka) bersama KPK RI, Senin (20/6).

Baca Juga: Pasar Seni di Payakumbuh Resmi Ditutup, Ketua DPRD Sumbar Ingatkan Pentingnya Ketahanan Pangan untuk Cegah Stunting

Pada kegiatan semiloka yang dihadiri DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten Kota se-Sumbar itu, Supardi menjelaskan korupsi termasuk kejahatan extraordinary. Sehingga memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.

Berangkat dari hal ini, kejahatan korupsi harus ditangani pula secara extraordinary juga, sesuai dengan jenis kriminalnya.

Dia mengatakan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, tentu memiliki peran dan ruang yang cukup besar berkontribusi dalam pencegahan serta penanganan korupsi.

“Untuk itu butuh koordinasi yang optimal dengan DPRD kabupaten kota dalam memperkuat kerja dan fungsi lembaga,” ujar Supardi pada kegiatans semiloka yang mengusung tema “Pencegahan Korupsi di DPRD Provinsi dan Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat “.

Supardi juga berharap, dengan kegiatan semiloka bersama KPK, diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumbar dan DPRD kabupaten kota bisa mengetahui area-area rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas. “Selanjutnya juga mengetahui bagaimana untuk melawan dan mengantisipasinya ” katanya.

Di samping itu, lanjut Supardi, dengan pencerahan yang diberikan oleh Ketua KPK, semua bisa mengetahui upaya penguatan lembaga DPRD agar berfungsi optimal melakukan tindakan preventif dalam pencegahan kejahatan korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.