BANDA ACEH, SuaraRantau.Com–Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, mengingatkan kepala daerah agar tidak diskriminatif terhadap tenaga honorer yang mau ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, kata Azhari Cage, banyak persoalan yang dialami tenaga tenaga honorer yang mau ikut PPPK sehingga mereka gagal lulus.
“Yang pertama ketiadaan formasi dan kedua ketatnya persaingan karna kuota terbatas. Sedangkan yang ketiga mereka kalah nilai dengan honorer baru yang baru masuk,” ujar Azhari Cage kepada para wartawan, Minggu (19/1).
Hal ini, kata Azhari, adalah persoalan dan bom waktu. Azhari tidak bisa membayangkan 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun menjadi tenaga honorer, tapi gagal menjadi PPPK karena ketiadaan formasi dan kuota terbatas.
Baca Juga: Hanya Anggota DPD RI Ini yang Berani Bersuara Lantang Memperjuangkan Kesejahteraan Dosen
Padahal Mendagri dan BKN pusat sudah menyediakan formasi dan kuota untuk tenaga honorer. “Tapi gara-gara kepala daerah tidak cukup mendaftar kuota dan formasi sesuai tenaga honorer di daerah masing-masing makanya banyak gagal tenaga honorer menjadi PPPK,” ujar Azhari.
Sebagai contoh, kata dia, semisalnya di Aceh Utara non ASN atau tenaga honorer itu ada 6.340. Sedangkan yang didaftar atau tersedia formasi cuma 1.110. “Tidak tersedia formasi 5.230 sehingga banyak gagal tenaga honorer menjadi PPPK. Kesalahan ini berada di kepala daerah dan BKD setempat. Padahal Mendagri sudah mengingatkan kepala daerah mendaftarkan seluruhnya ke BKN pusat,” kata dia.
Menurutnya, hal-hal seperti ini sangat menzalimi para tenaga honorer. “Hal-hal seperti ini juga kejadian di daerah lain di Aceh. Ini sangat diskriminatif. Saya usulkan ke Mendagri dan BKN serta Kementerian PANRB agar tenaga honorer yang lebih 10 tahun, bahkan ada yang sudah 15 dan 20 tahun, agar bisa diangkat otomatis sebagai PPPK. Mengingat lamanya mereka mengabdi. Apalagi sekarang marak demo tentang PPPK di sejumlah daerah,” kata Azhari.(rel/ari)