Sidang Sengketa Informasi Publik Berlangsung Alot, Kuasa Sekdaprov Sumbar Hadirkan 5 Saksi untuk Pembuktian

oleh -
Sidang Sengketa Informasi Publik di KI Sumbar antara LBH Padang sebagai pemohon dan Sekdaprov Sumbar selaku Atasan PPID Utama Sumbar, Selasa (2/7)

PADANG, SuaraRantau.Com–Sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sebagai pemohon dan Sekdaprov Sumbar selaku Atasan PPID Utama Sumbar, Selasa (2/7) berlangsung alot.

Sidang hari itu dengan agenda pembuktian. Indra Sukma selaku Kuasa Sekdaprov Sumbar bahakan menghadirkan lima saksi saat di persidangan yang diketuai Majelis Komisioner Adrian Tuswandi dengan Anggota Majelis Komisioner Nofal Wiska dan Arid Yumardi menghadirkan lima orang saksi.

Baca Juga: Rebut Piala Gubernur, Insan Cendikia Boarding School Juara Cerdas Quran Padang TV Tingkat Sumbar

“Kuasa termohon, menghadirkan saksi karena PPID Pelaksana di OPD tidak ada dalam kuasa. Sehingga keterangan saksi dari termohon tentu menjadi fakta di persidangan,” ujar Adrian.

Lima saksi secara bergiliran diambil sumpah oleh Ketua Majelis Komisioner KI Sumbar secara bergantian. Lima saksi dari Dinas ESDM Provinsi Sumbar, Dinas Perkebunan, DMPTSP, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu, majelis juga minta ketegasan dari pemohon LBH Padang untuk memperjelas alasan dan kegunaan informasi.

“Alasannya jangan normatif sekali, bisakan alasannya mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi untuk memperkuat advokasi masyarakat berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008. Lalu untuk mewakili kepentingan publik, termohon menambahkan bukti kepentingan publik yang mana diwakili?,” ujar Adrian pada sidang dengan Panitera Pengganti, Kiki Eko Saputra.

Sementara dua Majelis Komisioner Nofal maupun Arif Yuamardi menggali masing saksi terkait IUP Petambangan, Perkebunan, Pelepasan Hutan sampai ke UPL, UKL, amdal dan izin lingkungan.

Dari keterangan saksi terungkap benang merah, bahwa dokumen izin dimohonkan LBH Padang sebagai pemohon informasi bisa diberikan sepanjang kewenangan Penprov Sumbar berdasarkan ketentuan.

Sidang akhirnya diskors untuk agenda pembacaan kesimpulan para pihak terhadap register sengketa 07 dan 08 /PS/KISB. “Sidang kami skor untuk agenda pembacaan kesimpulan pada minggu depan,” ujar Adrian.(rel/sar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.