Sumbar Provinsi Nomor 3 Terbawah Miliki Jamban, Wagub: Peningkatan Akses Sanitasi Harus jadi Prioritas

oleh -
Wagub Sumbar, Audy Joinaldy didampingi Kepala Dinkes Sumbar, Arry Yuswandi menyerahkan piagam penghargaan kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul, Kamis (26/11) di Auditorium Gubernuran.

PADANG, SuaraRantau.Com–Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Audy Joinaldy mengungkapkan, secara nasional, Provinsi Sumbar berada di urutan ketiga terbawah dari 34 provinsi yang memiliki jamban.

Untuk jumlah nagari/kelurahan yang sudah Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), belum mencapai target nasional yakni 50 persen. Sementara, capaian desa Stop BABS atau ODP (Open Defication Free) Sumbar saat ini baru mencapai 28,83 persen atau 322 nagari yang Stop BABS dari jumlah 1.117 nagari/desa/kelurahan.

“Juga ada empat kota dan satu kabupaten yang sudah Stop BABS. Yaitu, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Solok serta Kabupaten Sijunjung,” ungkap Audy, saat menyerahkan penghargaan Kabupaten/Kota Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi Sumbar Stop BABS dan STBM Award TPP yang menerapkan protokol kesehatan dan Terminal Sehat Provinsi Sumbar 2021, di Auditorium Gubenuran, Kamis, (25/11).

Wagub Sumbar, Audy Joinaldy didampingi Kepala Dinkes Sumbar, Arry Yuswandi bersama penerima penghargaan KKS tahun 2021 Provinsi Sumbar

Dari empat kota dan satu kabupaten yang sudah Stops BABS, dapat mengikuti kabupaten kota sehat (KKS). Yang lolos verifikasi yaitu, Kota Padang Panjang, yang sudah meraih Swasti Saba Pengembangan (Wistara) keenam kalinya, pada 3 November 2021.

Baca Juga: Anggota DPRD Sumbar Rinaldi Meninggal, Irwan Prayitno: Selamat Jalan Saudaraku

Berdasarkan hal tersebut, Pemprov Sumbar memberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang sudah menerapkan Stop BABS. Audy juga menghimbau bupati dan wali kota se-Sumbar untuk memprioritaskan peningkatan akses sanitasi bagi masyarakat yang menjadi target nasional yang harus dicapai.

“Bupati dan wali kota agar memprioritaskan pembangunan akses jamban sehat bagi masyarakat. Lakukan terobosan lain. Seperti melibatkan pihak swasta, dana CSR atau dana lain yang tidak mengikat, untuk dapat menyelesaikan persoalan jamban ini,” ajaknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.