BOGOR, SR–Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung dan setuju untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status sembilan Institut Agama
Tag: DPD RI
Dibahas di Sidang Paripurna, Pimpinan DPD RI Evaluasi Proses Pilkada Desember
JAKARTA, SR–Pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 jadi pembahasan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Selasa (16/6) di Komplek Parlemen,
Bentuk Tim Kerja, Mayoritas Senator Tolak RUU HIP
JAKARTA, SR–Arus penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bukan saja terjadi di ranah organisasi masyarakat dan lapisan masyarakat. Tetapi juga terjadi
DPD RI: RUU Cipta Kerja harus Alokasikan APBN untuk UMKM
JAKARTA, SR–DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja, Kamis
La Nyalla: Pemerintah Mesti Kaji Ulang Pilkada Desember 2020
SURABAYA, SR–Rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati Pilkada Serentak digelar 9
DPD RI Desak Pemerintah Tetapkan Status Penyelenggaraan Haji Tahun 2020
JAKARTA, SR–Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah agar segera menetapkan status penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini. Kepastian pemerintah
Fahira Idris: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menambah Beban Masyarakat
JAKARTA, SR–Kebijakan Pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II yang mulai berlaku 1 Juli 2020, dan Kelas III
Dampak Covid–19 terhadap Pemda, Pilkada, dan Pemdes, Dibahas Komite I DPD RI
JAKARTA, SR—DPD RI dalam kondisi pandemi Covid-19 ini harus lebih maksimal dari DPR RI dalam merespon dampak pandemi Covid-19 di daerah. DPD
Dukung Kebijakan Larang Mudik, Ketua DPD RI Ingatkan Bansos Terus Disalurkan
JAKARTA, SR–Keputusan Presiden RI Joko Widodo tentang larangan mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi Covid-19 mendapat dukungan dari Ketua DPD RI AA
Komite I DPD RI Minta Menteri Desa PDTT Percepat BLT-Dana Desa
PADANG, SR–Kecekatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) merevisi aturan prioritas penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Pandemi
- Sebelumnya
- 1
- …
- 9
- 10
- 11
- …
- 18
- Berikutnya