PADANG, SuaraRantau.Com–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) ambil langkah cepat tangani banjir lahar dingin Gunung Marapi. Bencana banjir lahar dingin menerjang permukiman warga sekitar Gunung Marapi, Jumat sore (5/4).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengumpulkan seluruh kepala OPD dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, di Ruang Rapat Istana Gubernur, Sabtu (6/4). Bupati Tanah Datar dan Bupati Agam sebagai kepala daerah yang wilayahnya terdampak juga turut hadir secara daring.
Mahyeldi mengatakan, seluruh jajaran harus fokus terhadap langkah penanganan jangka pendek. Di antaranya memastikan keselamatan setiap warga, agar tidak ada korban jiwa jika sewaktu-waktu banjir kembali terjadi. “Semua warga yang mesti dievakuasi, harus kita evakuasi. Sediakan pos pengungsian yang layak,” tegas Mahyeldi.
Selanjutnya terkait penyediaan kebutuhan konsumsi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Mahyeldi menginstruksikan itu dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar.
Baca Juga: Banjir Lahar Dingin Meluber ke Pemukiman Masyarakat, Ternyata Ini Penyebabnya
“Sudah saya instruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial untuk bergerak hari ini. Dapur umum dan posko kesehatan harus berdiri,” ujar Mahyeldi.
Kemudian, sebut Mahyeldi, pengerukan sedimen banjir lahar dingin yang menutup akses jalan sudah dibersihkan dinas terkait. Selanjutnya penanganan jangkah menengah, pengerukan sedimen material erupsi Gunung Marapi yang masih ada di hulu sungai akan dikeruk juga. Tujuannya, agar aliran sungai tidak meluber keluar saat intensitas hujan tinggi.
“Melalui Dinas BMCKTR, kita akan melakukan pengerukan badan sungai. Dari total 23 sungai yang berhulu dari Gunung Marapi, ada 5 yang terdampak. Itulah nanti yang akan kita keruk,” ujar Mahyeldi.
Sedangkan untuk rehab-rekon atau penanganan jangka panjang, Mahyeldi mengaku, pihaknya masih menunggu laporan dan hasil pendataan tuntas dari kabupaten/kota terdampak. Sebab, data itulah nantinya yang akan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan.
