Tenaga Jasa Konstruksi di Indonesia Capai 8 Juta Orang, Namun yang Punya Sertifikat di Bawah 10 Persen

oleh -
Wagub Sumbar, Audy Joinaldy di Padang, Senin, (18/10), saat membuka Sosialisasi dan Peluncuran Program Kelas Industri PUPR kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR.

Selain itu uji dan sertifikasi kompetensi yang berkualitas harus senantiasa dijaga, agar didapat lulusan berkualitas dan didukung pula dengan pemagangan untuk memberikan pengalaman kerja.

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Kementerian PUPR Indra Suhada mengatakan, program kelas industri ini upaya meningkatkan kompetensi calon lulusan pekerja jasa konstruksi.

Ia menilai peningkatan kompetensi itu harus dilakukan di dunia pendidikan. Karena di sinilah cikal bakal tenaga konstruksi yang akan digemleng oleh guru maupun dosen. Sehingga tercipta tamatan yang kompeten dan bisa langsung beradabtasi di dunia kerja.

Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah tenaga kerja jasa konstruksi di Indonesia mencapai 8 juta orang. Namun belum sampai 10 persen yang sudah bersertifikat dan dinyatakan berkompeten.

“Bukan berarti mereka yang belum memiliki sertifikat tidak memiliki skill. Namun, skill itu masih belum diakui secara legal. Padahal seiring persaingan global, sertifikat menjadi syarat wajib bagi tenaga kerja jasa konstruksi,” tegasnya.

Saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan kebijakan sesuai UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konsruksi. Bahwa tenaga kerja konstruksi di lingkup kerjanya harus sudah bersertifikat.

Karena itu adalah tugas bersama pemerintah, badan usaha, asosiasi, lembaga, lembaga pendidikan dan pelatihan, sekolah vokasi dan perguruan tinggi serta masyarakat jasa konstruksi lainnya, untuk membimbing calon lulusan di SMK.

Guna mendukung terciptanya tenaga kerja jasa konstruksi yang berkompeten itu Kementerian PUPR juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemagangan dan sesuai PP 14 tahun 2020 tentang Pedoman Jasa Konstruksi. Bahwa setiap kegiatan di lingkungan PUPR di atas Rp50 miliar wajib menyediakan slot pemagangan bagi vokasional.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengatakan kegiatan program kelas industry untuk peningkatan kualitas dan daya saing. Kegiatan dibagi dua yaitu FGD dan Peluncuran Kelas PUPR diikuti 60 peserta dari stake holder jasa konstruksi termasuk siswa SMK dan perguruan tinggi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.