Terancam Dirumahkan, Berikut Perjuangan Gubernur Selamatkan 12.417 Tenaga Honorer di Pemprov Sumbar

oleh -
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia, Kepala BKD Sumbar, Ahmad Zakri, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Maifrizon, gelar jumpa pers, Rabu (22/6) di Istana Gubernur.

PADANG, SuaraRantau.Com–Kebijakan pemerintah memberhentikan tenaga honorer yang bekerja di pemerintah daerah pada November 2023 nanti, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).

Pasalnya, kebijakan pemerintah tersebut berdampak sebanyak 12.417 tenaga honorer di Pemprov Sumbar kini di ujung tanduk, karena terancam dirumahkan.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pembicaraan nasional terkait tenaga honorer ini berawal dari keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga: Kembali Akui NKRI, 2 Warga Keluar dari Keanggotaan Khilafatul Muslimin Sijunjung

Selain itu juga ada Surat Edaran (SE) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada 31 Mei 2022 lalu, perihal penghapusan tenaga honorer dan status kepegawaian pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan adanya PP dan SE Kemenpan-RB tersebut, kita di Sumbar membicarakan dan diskusikan, untuk melihat apa masih ada peluang pegawai honorer bisa dipertahankan,” ungkap Mahyeldi, saat jumpa pers, Rabu (22/6) di Istana Gubernur.

Mahyeldi mengungkapkan, tenaga honorer yang berkaitan dengan tugas cleaning service (CS), merupakan tugas penting dan khusus. Juga ada tenaga pengamanan (security), driver. Tenaga khusus ini tetap dipertahankan. “Juga ada peluang tenaga honorer nantinya ditempatkan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” terangnya.

Mahyeldi juga menambahkan, tidak tertutup kemungkinan juga ada tenaga honorer yang memiliki kemampuan khusus bidang tekhnologi informasi (IT), dipertahankan di Dinas Komunikasi Informasti dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Sumbar.

“Karena ini semua memiliki keahlian khusus. Kalau dirumahkan semuanya berisiko terhadap pekerjaan kita di Pemprov Sumbar,” terangnya.

Pemprov Sumbar menurut Mahyeldi, juga tetap mendorong dan memprioritaskan rekuitmen tenaga CPNS dan PPPK ke depan nantinya. Sementara di saat yang sama, juga memerintahkan kepada OPD untuk melakukan kajian analisa dan pemetaan jabatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.