PADANG, SuaraRantau.Com–Terpilih secara aklamasi, Elly Thrisyanti akhirnya resmi menjabat sebagai Ketua DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Padang.
Elly terpilih melalui pemilihan Ketua KPPI Kota Padang yang berlangsung, Rabu (29/6) di DPRD Kota Padang.
“Pemilihan dilaksanakan oleh DPD KPPI dan saya terpilih secara aklamasi. Pemilihan secara aklamasi sendiri berlangsung di Kantor DPRD Kota Padang,” ungkap Elly, Kamis, (30/6).
Lebih lanjut, Elly memaparkan, dengan terpilih menjadi Ketua DPD KPPI Kota Padang, maka dirinya mempunyai visi mendorong perempuan di Kota Padang untuk berani terjun dalam ke dunia politik. Apalagi sebentar lagi akan dilakukan pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024.
“Kita tahu, minat perempuan untuk terjun di dunia politik cukup rendah. Oleh karena itu, kita mendorong perempuan di Sumbar untuk terjun di dunia politik” tambahnya.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Pertanyakan Kompensasi Pemerintah dan Dunia Terhadap Masyarakat yang Menjaga Hutan
Elly juga menjelaskan misi yang akan dilaksanakannya sebagai Ketua DPC KPPI Kota Padang, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan perempuan. Yakni melalui pendidikan dan latihan (diklat) politik.
“Kita akan berupaya eksistensi perempuan semakin banyak ikut serta meramaikan politik di pileg tahun 2024 yang akan datang,” tutupnya.
Ke depannya, Elly juga akan memaksimalkan KPPI dan melakukan sinergitas dengan KPPI Sumbar.
“Kita akui, masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan,” ungkap Kader Partai Gerindra itu.
“Oleh karena itu dengan melakukan sinergitas dengan KPPI Sumbar dan pusat, diharapkan keterwakilan perempuan di parlemen semakin banyak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Elly menjelaskan, pemerintah terus mendorong upaya peningkatan keterwakilan perempuan di pileg 2024 yang akan datang.
Hal itu mengingat bahwa faktanya, sejak pemilihan umum (pemilu) 2004 lalu, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen terutama DPR RI masih belum mencapai 30%.
