Tidak Hanya Siswa Sekolah, Makan Bergizi Gratis Juga Sasar Ibu Hamil dan Menyusui, DPD Pastikan Program Penuh Lokal Konten

oleh -
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, Foto: Dedi Hasibuan/Kabag Setkom 3

JAKARTA, SuaraRantau.Com–Memasuki tahun 2025, Komite III DPD RI gerak cepat menyelenggarakan berbagai rapat dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

Salah satunya Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Gizi Nasional, Selasa (21/1) di Senayan Jakarta.

“Kita ingin gercep dan gas poll menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Kebetulan hasil reses Anggota Komite III DPD RI pada periode Desember 2024 silam menyiratkan berbagai temuan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG),” terang Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, kepada media.

Temuan tersebut antara lain soal harga. Soal siapa yang membuat makanan, soal pasokan bahan baku, hingga soal gramasi kandungan gizi.

Baca Juga: Senator asal Aceh Ini Minta Kepala Daerah Tidak Diskriminatif Terhadap Honorer yang Ikut Seleksi PPPK

“Kita juga ingin tahu bagaimana postur organisasi, detail tugas dan kewenangan BGN sebagai lembaga non Kementerian yang baru dibentuk untuk penanggung jawab program MBG,” sebutnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan ada beberapa titik kritis dalam tumbuh kembang anak, yakni pada 1000 hari pertama kehidupan, masa balita, masa remaja. Pertumbuhan pada anak berhenti rata-rata pada usia 18 tahun.

Oleh karena itu, MBG juga menyasar ibu hamil dan menyusui selain usia anak sekolah (hingga remaja), dengan jumlah total sekitar 82,9 juta orang penerima manfaat.

Terkait dengan kelembagaaan, Dadan menyadari sebagai tulang punggung utama penciptaan generasi emas 2045, BGN punya tugas yang sangat berat. Dadan mengungkapkan SOTK lembaga telah selesai dibangun, akan tetapi dari sisi SDM dan anggaran belum terpenuhi.

Ada kendala saat hendak merekrut SDM untuk eselon II ASN karena beberapa menolak mengingat benefit yang tidak sama dengan tempat asal. Untuk tahun 2025, BGN baru menerima anggaran kurang dari Rp2 triliun untuk belanja pegawai. Masih sekitar Rp3,5 triliun anggaran terblokir.

“Meski menghadapi beberapa kendala, kami pastikan kinerja kami on record. Per 20 Januari 2025, dari target 5000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tahun 2025, BGN berhasil membangun 244 SPPG di 144 kota/kabupaten. Sisanya sedang berproses,” tandas Dadan.

No More Posts Available.

No more pages to load.