Tuntaskan Pengabdian Mengurus Bencana, Erman Rahman Purna Bakti

oleh -
Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar, Erman Rahman (memakai jaket rompi) saat meninjau lokasi kegiatan rehab rekon pencegahan abrasi pantai di Padang beberapa waktu lalu.

PADANG, SR–Hari ini, Selasa, (23/11) Erman Rahman telah memasuki usia pensiun dan melepaskan jabatan sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Erman Rahman sempat mengalami kondisi kesehatan yang kritis akibat positif Covid-19. Meski sudah sembuh, namun kondisi tubuhnya tidak lagi fit seperti dahulu. Sementara, tugas dan tanggungjawabnya dalam penanganan bencana cukup berat. Inilah yang menjadi pertimbangannya untuk pensiun dini.

Baca Juga: Personel BPBD se-Sumbar Dilatih Mengelola Gudang Logistik

Pria berkumis tipis ini, telah menjabat sebagai Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar sejak era kepemimpinan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur, (Almarhum) Nasrul Abit hingga berlanjut di bawah kepemimpinan Gubernur, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy.

Kepercayaan penuh yang diberikan pimpinan dijawab dengan pengabdian dengan rasa tanggungjawab. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk penanganan bencana. Termasuk juga penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

Erman Rahman seorang pejabat petarung sesuai lembaga yang dipimpinnya. Ketika kondisi darurat bencana se-Indonesia. Pintu logistik tertutup ke Sumbar (tidak ada pesawat yang terbang kecuali membawa logistik). Erman Rahman berjuang mendapatkan akses. Sehingga Sumbar dapat perhatian bantuan nasional dan mendapatkan logistik bantuan.

Selama 24 jam, Erman Rahman menghabiskan waktunya di kantor sampai memimpin logistik Covid-19 untuk didistribusikan kepada masyarakat. Fitnah sempat menerjang lembaga yang dipimpinnya.

Erman Rahman bersama semua perangkat lembaganya mengizinkan aparat hukum untuk memprosesnya, sehingga terang benderang. Erman Rahman yakin apa yang BPBD Provinsi Sumbar lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat dan sesuai aturan bencana yang berlaku.

Ditambah semua prosesnya juga didampingi tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat hukum. Sehingga BPBD Provinsi Sumbar mendapat kepercayaan publik tidak bersalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.