Turun Peringkat, KI Jabar Kritisi Instrument Penilaian Monev Badan Publik

oleh -
Ketua KI Provinsi Jabar, Ijang Faisal bersama Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, Perwakila Dinas Kominfo Jabar, Andre Bukhori memimpin diskusi saat studi tru KI Sumbar bersama organisasi wartawan dan FJKIP Sumbar ke Pemprov Jabar, Selasa (30/11).

JABAR, SuaraRantau.Com–Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ijang Faisal menegaskan, pihaknya perlu melakukan protes dan mengkritisi instrument monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh KI selama ini terhadap badan publik.

Kritik tersebut menurutnya perlu dilayangkan, karena hasil monev yang dilakukan terhadap Pemprov Jawa Barat (Jabar) mengalami turut peringkat. Dari awalnya meraih predikat Informatif menjadi predikat Menuju Informatif.

“Jabar turun peringkat, karena ke depan juga harus ada instrument lain dalam penilaian monev yang dilakukan. Instrument penilaian monev saat ini tidak menyentuh pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat,” ungkap Ijang dengan nada emosi, Selasa (30/11).

Baca Juga: Wujudkan Keterbukaan Informasi jadi Literasi, KI Provinsi Jabar Bakal Membentuk FJKIP

Nada Ijang sedikit tinggi saat menjawab pertanyaan penyebab turunnya predikat daerah ini oleh salah satu Anggota Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Provinsi Sumbar yang melaksanakan studi tiru di Pemprov Jabar bersama KI Provinsi Sumbar.

Menurutnya instrument monev yang dilakukan harus pararel dengan indeks keterbukaan informasi publik (IKIP). “Instrumennya harus dirubah dan prosesnya harus independen. Harusnya wartawan juga dilibatkan dalam monev ini,” tegasnya.

Ijang mencontohkan dalam penilain monev yang dilakukan, badan publik harus menyediakan ketersediaan perangkat informasi publik di kantornya masing-masing. “Perangkat informasi publik ini bisa saja disiapkan sesaat dengan memasang baleho dalam sekejap,” ucapnya.

Jika perangkat informasi publik di kantor badan publik saja masuk dalam kriteria penilaian, permasalahannya, kenapa pelayanan keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan untuk masyarakat selama ini tidak masuk penilaian?.

Pasalnya, Pemprov Jabar sudah memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik yang cukup baik selama ini. “Pelayanan informasi publik kepada masyarakat selama ini harusnya jadi penilaian juga,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.