Untuk Sumbar, Jokowi Serahkan SK Hutan Sosial Seluas 187.267 Hektar

oleh -19 views
Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dan Penerima SK Hutan Sosial di Sumbar mengikuti secara virtual penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK TORA se-Indonesia, oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan surat keputusan (SK)Kamis (7/1) di Istana Negara, Jakarta.

PADANG, SR–Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan surat keputusan (SK) Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia, Kamis (7/1) di Istana Negara, Jakarta. Khusus Provinsi Sumbar, Jokowi menyerahkan SK Hutan Sosial sebanyak 126 unit terhadap lahan seluas 187.267 hektar.

“Hari ini Presiden RI menyerahkan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Khusus untuk Sumbar Presiden menyerahkan SK Hutan Sosial, jumlahnya 126 unit untuk lahan seluas 187.267 hektar. KK-nya ada 107.800 KK,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumbar, Yozarwardi, usai menerima SK Hutan Sosial dari Presiden RI, secara virtual, Kamis (7.1) di Auditorium Gubernur.

SK Hutan Sosial yang diserahkan Presiden RI, Jokowi ini, khusus di Sumbar merata terdapat di 19 kabupaten kota. “Namun, secara simbolis penyerahan SK Hutan Sosial oleh Presiden RI hari ini berupa SK Hutan Kemasyarakat Sikayan Balumuik dan Padang Janiah di Kota Padang dan Hutan Nagari di Barung-barung Belantai di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel),” ungkapnya.

Yozarwardi mengungkapkan, saat ini sudah 228 ribu hektar lahan hutan yang sudah di SK-kan. Dengan total 161 kelompok. Sementara, Pemprov Sumbar Sumbar sudah mengalokasikan 500 ribu hektar kawasan hutan yang dikelola masyarakat. “Jadi, masih ada sisa 212 ribu hektar lagi yang belum di SK-kan. Mudah-mudahan pada pemerintahan ke depan, ini bisa dicapai. Dengan tidak merusak hutan masyarakat bisa sejahtera,” harapnya.

Yozarwardi menambahkan, dengan telah diserahkannya SK Hutan Sosial ini, maka masyarakat Sumbar yang berada di kawasan hutan sudah punya legalitas untuk melakukan pemanfaatan hutan. Secara keseluruhan masyarakat yang telah menerima SK Hutan sosial ini pemanfaatan terhadap hutan lindung berupa, pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan.

Baca Juga: Serahkan SK Hutan Adat, Hutan Sosial dan TORA, Jokowi: Manfaatkan untuk Kegiatan Produktif

“Untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, masyarakat boleh mengambil kayu yang sudah ada berupa, rotan, gaharu, lebah madu, kayu aren, jengkol, petai dan lainnya. Masyarakat juga boleh menanam kembali dan di panen,” ungkap Yozarwardi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *