PADANG, SuaraRantau.Com–Wacana pembangunan hotel di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Sumbar) menimbulkan kegaduhan di kalangan seniman dan budayawan. Gelombang penolakan melalui petisi muncul.
Melihat kondisi kegaduhan ini, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar desak Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah memberi sanksi Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar.
Desakan itu mengingat Gubernur Mayeldi yang membantah wacana alih fungsi tersebut. Dengan begitu, Kepala Dinas BMCKTR dinilai sudah lancang melangkahi gubernur dalam mengambil kebijakan stategis.
“Kenapa Dinas BMCKTR berani mengundang dan melakukan FGD terkait rencana pembangunan hotel tersebut. Atas perintah siapa Dinas BMCKTR membuat desain tersebut dan apakah benar semua itu atas inisiatif BMCKTR,” tanya Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri dalam jumpa pers, Selasa (3/1).
Baca Juga: Jawab Polemik Pembangunan Hotel di Gedung Budaya Sumbar, Gubernur Tegaskan Masih Rencana Mentah
Menurutnya, jika benar gubernur belum mengetahui dan memutuskan akan alih fungsi Gedung Budaya Sumbar, maka sudah sepatutnya Mahyeldi memberikan sanksi tegas kepada Kepala Dinas BMCKTR.
Karena, sudah berani melakukan tindakan yang strategis dan sudah meresahkan seniman dan budayawan dan menggerus wibawa seorang gubernur.
Evi Yandri atas nama Fraksi Geridra juga meminta agar Gubernur Mahyeldi berjujur-jujur saja. Sebutkan saja bahwa ada rencana pembangunan tersebut, namun rencana tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. “Kalau memang ada rencana, sebaiknya jujur saja,”pungkasnya.
Diketahui, sejumlah seniman di Sumbar ribut dengan wacana alih fungsi Gedung Budaya Sumbar menjadi hotel. Untuk memulai rencana tersebut, Dinas BMCKTR sudah mengundang sejumlah budayawan dan seniman untuk diskusi. Hasilnya semuanya menolak.
Meski begitu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan, rencana pembangunan hotel tersebut masih rencana mentah. Menurutnya, pembangunan tersebut baru sebatas rencana dari Dinas BMCKTR Sumbar.
“Jadi itu masih jauh, itu masih pembicaraan di dalam OPD saja. Belum lagi berbicara tingkat asisten, Bappeda dan Sekda. Ini belum sampai ke saya,” kata Mahyeldi usai melantik sejumlah pejabat eselon II di Lingkup Pemprov Sumbar, Selasa (3/1) di Auditorium Gubernuran.
