JAKARTA, SuaraRantau.Com–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengingatkan resiko sosial politik atas wacana pemakzulan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) oleh Koalisi Masyarakat Sipil menjelang pemilu serentak 2024.
Menurutnya, mekanisme pemakzulan membutuhkan proses politik dan hukum yang panjang dan rumit. Sementara waktu pelaksanaan pemilu serentak hanya tersisa satu bulan.
“Kami menghormati hak menyatakan pendapat politik Koalisi Masyarakat Sipil atas fenomena politik saat ini. Namun menuntaskan proses pemakzulan presiden memiliki resiko sosial politik yang justru akan berdampak pada semua bidang kehidupan masyarakat”, ujar Sultan, Jumat, (12/01).
Pemakzulan, kata Sultan, merupakan proses politik yang konstitusional yang patut dihargai. Namun hal tersebut berpotensi menyebabkan keresahan sosial, mengingat tingkat kepuasan dan dukungan politik masyarakat terhadap Jokowi masih cukup tinggi.
“Kami minta semua pihak untuk menahan diri dengan tidak mewacanakan isu politik yang rentan mengganggu stabilitas politik nasional menjelang pemilu. Mari kita hadapi proses pemilu yang sedang berlangsung dengan penuh kegembiraan dan demokratis”, sambungnya.
Meski demikian, Mantan Aktivis KNPI itu mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang jujur dan adil. Tidak boleh ada kecenderungan kekuasaan yang hanya berpihak pada salah satu calon atau golongan politik tertentu.
“Kita semua tentu berharap agar semua unsur pemerintahan seperti penyelenggara pemilu, birokrasi maupun pihak keamanan (TNI/Polri) baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu”, tegasnya.
Diketahui, wacana pemakzulan muncul ketika Kelompok Koalisi Masyarakat Sipil beraudiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Selasa (9/1).
Koalisi Masyarakat Sipil mengeluhkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka mengusulkan agar pemilu dilaksanakan tanpa presiden.(rel/ari)
