PADANG, SuaraRantau.Com–Publik dibuat heboh dengan berita kunjungan lima Oknum Nahdiyyin ke Israel menemui Presiden Israel Isaac Herzog.
Walapun Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf sudah melakukan klarifikasi melalui konferensi pers Selasa (16/7), badai kritik penuh hujatan dari publik masih menghiasi banyak media sosial dan kolom komentar di berbagai kanal pemberitaan. Bahkan sarkasme hingga cacian hilir mudik di berbagai Group WhatsApp (WA).
“Untuk itu kami FPN (Free Palestine Network) yang terhimpun dari berbagai kota di seluruh Indonesia memandang perlu bersikap terhadap perkembangan yang terjadi,” tegas Sekjen FPN, Furqan AMC didampingi Ketua Dewan Pakar FPN, Dr. Dina Y. Sulaeman M.Si, Kamis (18/7) melalui konferensi pers via zoom.
Pertama, meminta semua pihak memutus hubungan dalam bentuk apapun dengan Rezim Kolonial Apartheid Israel yang telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Furqan menegaskan, tidak ada sikap netral di hadapan kezaliman. Penjahahan Israel terhadap Palestina harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Baca Juga: Sosialisasi Bahaya Tawuran kepada Pelajar, Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang Turun ke Sekolah
Kedua, meminta semua pihak mewaspadai setiap agenda lobi dan propaganda Israel yang berusaha mempengaruhi dan memecah belah umat guna menggerus dukunganan terhadap kemerdekaan Palestina.
Ketiga, menyerukan kepada semua pihak untuk membangun persatuan perjuangan dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Setiap bentuk cacian dan makian terhadap sesama hanya akan menguntungkan Israel.
Keempat, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengintensifkan gerakan BSD (Boikot-Sanksi-Divestasi) dan Blockout. Pertemuan Oknum Nahdliyin dengan Presiden Israel tersebut sungguh sangat tidak simpatik. Oknum-oknum tersebut tidak berempati dengan rakyat Palestina yang menderita.
Ada 46.848 warga Palestina telah gugur. Di mana 15.813 di antaranya anak-anak dan 10.292 perempuan merujuk pada data Euro-Med Human Right Monitor per 280 hari genosida Israel di Palestina (7 Oktober 2023 sampai 12 Juli 2024).
