PARIAMAN, SR–Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sekaligus Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemko Pariaman Hendri menyatakan siap mendukung workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk Pemerintahan Desa di Pariaman.
“Semangat workshop dan out put-nya membuat kami selaku PPID Utama mendukung kegiatan yang dilaksanakan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) dengan rekomended PMD dan Komisi Informasi (KI) Sumbar,” ujar Hendri, saat menerima Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi bersama Pantia Workshop FJKIP, Senin, (8/2) di ruang kerjanya.
Menurut Hendri, pengelolaan informasi publik pemerintahan desa di masa pandemi Covid-19 ini mesti berbasis online atau website. “Materi workshop yang dilaksanakan dua hari dan narasumber yang mumpuni membuat PPID Desa di Pariaman mengaplikasikan keterbukaan informasi publik secara nyata,” ujar PPID Utama yang di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 dan berhasil menjadikan Pemko Pariaman sebagai badan publik informative itu.
Baca Juga: Bus Angkut PNS Pemkab Agam Masuk Sungai di Kabupaten Madina, 2 Tewas, 14 Luka-luka
“Informatif pada 2020 penilaian KI Sumbar merupakan kerja keras dan bersama jajaran PPID Utama dan PPID Pembantu di Pemko Pariaman. Tidak kalah pentingnya political will Wali Kota, Pak Genius Umar,” ujar Hendri didampingi Kabid IKP Diskominfo Pariaman Eka Putra.
Wakil Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi mengapresiasi Pemko Pariaman menjadi informatif. “Semula tidak diperhitungkan, tapi sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik, Pak Hendri mampu meraih great tertinggi penilaian keterbukaan informasi yaitu informatif,” ujar Adrian didampingi Panitia Workshop Ade Suharmansyah dan Mona Sisca.
Mona Sisca berharap, Pemko Pariaman dapat sebanyak-banyaknya mengutus Kepala Desa atau operator desanya ikut workshop KIP berbasiskan digital dan jurnalism online. “Semoga Pak Hendri bisa menyampaikan harapan kami ke Wali Kota Pak Genius Umar,” ujar Mona.
Sementara, Ade juga menegaskan workshop sarat skill dilaksanakan FJKIP, angkatan pertama pada 5-7 Maret 2021. “Selain materi juga ada aplikasi dan sertifikat bagi peserta dinilai narasumber mampu mengelola informasi publik,” ujar Ade.(rel/imk)
