JAKARTA, SR–Pengelolaan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) akan dilakukan oleh badan tersendiri. Selain perlunya badan tersendiri, juga perlu disusun rencana aksi diikuti program, kegiatan dan anggaran pusat dan daerah untuk diusulkan dalam RPJMN 2020-2024.
Badan tersebut nantinya berada langsung di bawah Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK). Pembentukan badan tersebut disepakati dari pertemuan Gubernur Irwan Prayitno dengan Kemenko PMK Senin (29/7) di Ruang Rapat lantai 7 Kemenko PMK.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Sekdaprov Sumbar, Alwis, Walikota Sawahlunto, Walikota Padang, Wakil Walikota Padang Panjang, Walikota Solok, dan Bupati Solok, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Kepala Bagian Perekonomian mewakili Bupati Tanah Datar serta Kementerian/Lembagaterkait, PT. Bukit Asam dan PT. Kereta Api Indonesia.
“Karena sifatnya koordinasi antara sejumlah lembaga, maka pengelolaan WTBOS itu dibawah Kemenko PMK. Nanti akan dibentuk badan tersendiri yang akan bekerja melibatkan pemerintah daerah,”ungkap Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman Rizal yang ikut menghadiri rapat tersebut.
Diungkapkannya, selain menyepakati terbentuk badan tersendiri. Dalam pertemuan itu juga diputusakan sejumlah kesepakatan. Diantaranya seluruh Kementerian/Lembaga terkait PT. Bukit Asam dan PT. Kereta Api Indonesia pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota terkait di Sumbar diminta mendukung WTBOS paska penetapan sebagai Warisan Budaya Dunia.
Kemudian, perlunya peraturan dalam bentuk Perpres atau Kepres tentang Koordinasi Pengelolaan Warisan Alam Dunia, Warisan Budaya Dunia dan Warisan Budaya Takbenda Dunia. Perlu segera dibentuk Badan Pengelola Warisan Alam Dunia, Warisan Budaya Dunia dan Warisan Budaya Takbenda Dunia yang memuat kewenangan dan tugasnya.
