JAKARTA, SuaraRantau.Com–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, bersama sejumlah kepala daerah mendatangi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), di Kantor Graha BNPB, Jakarta, Kamis (27/7).
Dalam kunjungan itu, Mahyeldi meminta dukungan dan arahan langsung dari Kepala BNPB beserta jajaran, terkait beberapa kebutuhan dan rencana strategis dalam penanggulangan bencana di Sumbar.
“Ada empat usulan yang kita sampaikan tadi kepada Kepala BNPB, semuanya terkait penanggulangan bencana di daerah,” ungkap Mahyeldi.
Adapun empat materi utama usulan Mahyeldi itu ialah, pertama untuk penanganan dampak bencana di beberapa wilayah Sumbar akibat banjir dan tanah lonsor 13 Juli 2023 lalu. Kedua, usulan pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di Sumbar.
Ketiga, mengonfirmasi kelanjutan rencana pembangunan Balai Besar BNPB sebagai pusat pengendalian bencana untuk Regional Sumatera. Keempat mengusulkan Sumbar menjadi tuan rumah Jambore Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Siapa Bilang Tidak Peduli? Inilah Bentuk Keberpihakan Pemprov Sumbar Terhadap Penyandang Disabilitas
Mahyeldi berkunjung tidak sendiri, ia didampingi oleh beberapa kepala daerah di Sumbar, yakni Waki Kota Padang, Bupati Agam, Bupati Pesisir Selatan (Pessel) dan Bupati Padang Pariaman. “Kehadiran kita bersama ini menunjukkan keseriusan kita di daerah kepada Kepala BNPB,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut, seringnya Sumbar dilanda bencana menjadi alasan utama, kenapa hari ini ia bersama para bupati dan wali kota mendatangi BNPB pusat dengan membawa harapan semoga permintaan yang diusulkan dapat disetujui.
Menanggapi hal itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memberikan arahan agar segala kebutuhan yang sifatnya harus segera dan mendesak, maka dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebutuhan darurat. “Namun harus dipahami DSP itu ada ketentuannya dan harus dipenuhi,” katanya.
Kemudian untuk jangka menengah hingga panjang, Suharyanto mengatakan, seluruh kebutuhan yang diangap perlu dalam pemulihan dan seterusnya dapat menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).
